Indonesia merupakan Negara hukum yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, namun Indonesia masih jauh dari kata rasa aman untuk bermasyarakat, seperti masih adanya tindakan yang dapat merugikan pihak lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata-senjata, baik berupa senjata tajam, senjata tumpul, atau bahkan senjata api. Dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan kepada senjata api, dimana kejahatan pada era modern ini lebih banyak menggunakan senjata api. Namun, pembahasan di dalam skripsi lebih fokus pada upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil yang tidak memiliki izin, prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh Kepolisian, serta kendala yang akan dihadapi oloeh POLRI dalam membrantas transaksi jual-beli senjata api secara illegal. Dimana metode yang penulis lakukan untuk menulis skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sehingga penulis dapat memberikan saran bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Polri untuk menanggulangi senjata api dapat dilakukan setiap sekali seminggu atau 2 kali seminggu dan melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap bidang usaha yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Prosedur dalam Pasal 3 Undang-Undang Darurat Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan keamanan yang digolongkan senjata api haruslah diterapkan kepada setiap masyarakat tanpa dibedakan. Dan dalam hal meminimalisir kendala Polri dalam pemberantasan transaksi jual beli senjata api illegal dapat lebih mempertegas hukuman yang sudah ada.
Dengan adanya hukuman yang lebih berat maka oknum penjual illegal dapat diberi sanksi tersebut dan jera atas perbuatannya. |