Anda belum login :: 24 Nov 2024 05:47 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Penafsiran Penegak Hukum terhadap Bunyi Frasa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan" dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bibliografi
Author:
Putranto, Ananda Ramadhan
;
Okta, Siradj
(Advisor)
Topik:
Narkotika
;
“Memiliki
;
Menyimpan
;
Menguasai
;
atau Menyediakan”
;
Penafsiran Hukum
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2021
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Ananda Ramadhan Putranto_Undergraduated Theses_2021.pdf
(1.8MB;
14 download
)
2017-0500-0139_Ananda Ramadhan Putranto_Lembar Administrasi.pdf..pdf
(447.48KB;
4 download
)
Abstract
Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum yang dapat digunakan oleh Penegak Hukum untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam teks undang-undang agar menghasilkan Kepastian Hukum dalam penerapannya. Atas penjelasan tersebut, maka sudah selayaknya Penegak Hukum menggunakan metode penafsiran hukum dalam menafsirkan bunyi frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam Pasal 112 UU Narkotika. Karena masih ditemukan permasalahan dalam penerapan Pasal tersebut yang disebabkan oleh frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang unsurnya terlalu luas dan multitafsir. Atas dasar tersebut, Penelitian ini hendak mengetahui sejauh mana penafsiran hukum (interpretasi) dilakukan oleh penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa, dan Hakim terhadap frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam Pasal 112 UU Narkotika sebagai upaya menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara terhadap penyidik, jaksa, dan hakim terkait bunyi frasa tersebut dalam Pasal 112 UU Narkotika yang dikaitkan dengan ilustrasi kasus sehingga dapat menggambarkan bentuk penerapan seperti apa yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh, penyidik, jaksa, dan hakim hanya menggunakan penafsiran hukum secara Tata Bahasa (gramatikal) yang dalam praktiknya belum maksimal untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penerapan Pasal 112 UU Narkotika.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.140625 second(s)