Detail KONSEP KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN MENGENAI PEMROSESAN DATA PRIBADI Bibliografi Author: Wahyuningtyas, Sih Yuliana (Advisor); Tumiwa, Immanuella Gwen Topik: Perjanjian; Kesepakatan; Data Pribadi; Pemrosesan Data Pribadi; Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi; Konsep Kesepakatan Dalam Perjanjian Mengenai Pemrosesan Data Pribadi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2021     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Immanuella Gwen Tumiwa_Undergraduated Theses_2021.pdf (1.07MB; 68 download) 201705510002_Immanuella Gwen Tumiwa_Lembar Administrasi .pdf (428.28KB; 11 download) Abstract Melalui metode studi kepustakaan, penulisan ini akan membahas mengenai konsep kesepakatan mengenai perjanjian pelindungan data pribadi yaitu bagaimana menentukan suatu kesepakatan dianggap telah tercapai dalam perjanjian untuk memproses data pribadi dan apa yang dapat dilakukan oleh subjek data ketika ingin melakukan negosiasi dalam perjanjian pemrosesan data pribadi. Latar belakang penulisan ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi yang pesat guna membantu manusia dalam keseharian/pekerjaan, namun tak diimbangi dengan regulasi yang baik. Tak bisa dipungkiri bahwa hukum seringkali tertinggal oleh perkembangan teknologi. Hal ini menimbulkan adanya permasalahan-permasalahan penyebab kemajuan teknologi yang tak dapat diselesaikan akibat tidak adanya regulasi yang dapat memberi kepastian hukum. Salah satu permasalahan tersebut yaitu dalam perjanjian pemrosesan data pribadi seperti menentukan tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian untuk memproses data pribadi dan tindakan yang dapat dilakukan oleh subjek data ketika ingin melakukan negosiasi dalam perjanjian pemrosesan data pribadi. Dapat dilihat dalam penulisan ini bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup dan mengatur secara detil perihal data pribadi. Tidak adanya pengaturan yang jelas terkait kewajiban pengendali data dan hak-hak subjek data mempersempit ruang gerak subjek data dalam menegakkan haknya. Adanya perjanjian sepihak apalagi secara elektronik membuat sulit kesepakatan yang diberikan oleh subjek data untuk dipastikan. Adanya kewajiban yang dibebankan kepada pengendali data untuk membuktikan persetujuan subjek data dapat memberikan kepastian atas adanya itikad tidak baik dari pengendali data mengingat adanya ketidakseimbangan posisi. Selain itu, pengesahan atas RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi urgensi yang sangat tinggi mengingat dibutuhkannya UU yang mampu menjadi payung hukum dalam permasalahan pelindungan data pribadi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved