Anda belum login :: 23 Nov 2024 23:48 WIB
Detail
ArtikelMengkritisi Kebijakan Pengkreditan PM: Industri Terpadu kelapa Sawit  
Oleh: Harcrisnowo
Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 4 no. 21 (2011), page 56-62.
Topik: Pajak Masukan; Industri Terpadu Kelapa Sawit; Pengusaha Kena Pajak (PKP); Kerumitan Administrasi Pajak; PPN Terutang Pajak
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: II40.66
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Isi artikelKebijakan pengkreditan Pajak Masukan yang berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyelenggarakan industri terpadu kelapa sawit menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya, kerumitan adminstrasi pajak. Untuk itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak perlu menelaah kembali kebijakan pengkreditan Pajak Masukan bagi industri terpadu kelapa sawit ini.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.015625 second(s)