Detail Perlindungan Hukum Atlet Bola Basket Dalam Sistem Keolahragaan Nasional (Kasus Putusan Mahkamah Agung NomoR 31/PDT.G/2014/PN.BWI) Bibliografi Author: Siombo, Marhaeni Ria (Advisor); Nathania, Gisela Topik: Perbuatan Melawan Hukum; Atlet; Olahraga Nasional; Bola Basket; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2021     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Gisela Nathania_undergraduated theses_2021.pdf (1.13MB; 12 download) Abstract Permasalahan keolahragaan nasional semakin banyak dan berkaitan dengan dinamika budaya, sosial, ekonomi masyarakat dan bangsa. Dan olahraga bola basket adalah salah satu olahraga yang cukup banyak peminatnya di Indonesia. Dalam kegiatan olahraga resiko cedera mungkin saja terjadi. Akan tetapi apabila itu terjadi cedera saat belatih, bertanding atau dalam pertandingan perlindungan hukum apa yang diperoleh oleh atlet-atlet ini? Melalui metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak keperdataan para atlet menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Peninjauan pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perbasi, dapat membuktikan bahwa tuntutan perubahan global semakin tinggi. Sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang dan peraturan yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Dalam Kasus yang saya bahas, Fidiana Rosa Daisya anak penggugat mengalami cedera yang membutuhkan operasi dengan sejumlah biaya yang besar. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, pengadilan memutuskan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada penggugat. Oleh sebab itu mekanisme pengaturan pertanggungjawaban dan pemberian kepastian hukum di dalam Undang-Undang dibutuhkan demi kesejahteraan atlet. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved