Doktrin Keadaan Memaksa, Pengaturan, dan Perkembangannya  

Oleh:

[s.n]

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 29 no. 2 (2010), page 58-69.
Topik: Force Majeure; Pengaturan Keadaan; Impracticability Doctrine; KUHPerdata; Absolute Overmacht

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

BAgaiman klausal ini diterjemahkan dalam suatu kontrak? Definisi force majeure menurut kamus ialah suatu keadaan atau kondisi alamiah atau keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang terjadi karena kehendak Tuhan seperti bencana alam, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, badai topan, dan / atau terjadi pemebrontakan, perang/invasi, dan sebagainya. Di luar kontrol atau kendali para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak bisa memenhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak. Namun demikian, sebaiknya klausal keadaan memaksa dalam kontrak secara tegas merinci hal-hal apa yang termasuk dalam kategori force majeure, karena klausul ini menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang danjikan. Perjanjian atau kontrak di era global merupakan bagian penting dalam dunia investasi, perdagangan dan transaksi bisnis sekalipun dilakukan di dunia maya atau internet, pernyataan kesepakatan para pihak masih tetap diperlukan, sehingga keberadaan klausul keadaan memaksa atau force majeure dalam kontrak harus ada pengaturan lebih lanjut. Klausul ini dapat menjadi dalil pembela debitor untuk tidak berprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak. Doktrin keadaan memaksa atau force majeure disebut juga doktrin ketidakmungkinan berprestasi atau impossibility, frustration, impracticability doctrine. Bagaimana pengaturan dan perkembangannya di Indonesia dan beberapa negara?

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali