Detail Penegakan hukum ketentuan pidana pasal 200 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (artikel Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018) Bibliografi Author: Windayani, Tisa Topik: penegakan hukum hak menyusui; budaya hukum; hak menyusui; Pasal 200 UU No.36/2009; JABFUNG-FH-TW-2020-03 Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Samudra     Tempat Terbit: Langsa, Aceh    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Article - diterbitkan di jurnal ilmiah nasional Fulltext: 3 - 698-Article Text-2884-1-10-20180801.pdf (647.66KB; 2 download) [Informasi yang berkaitan dengan koleksi ini di internet] Abstract Pasal 200 UU No. 36/2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan program ASI eksklusif diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian, penegakan hukum atas pasal ini belum berjalan dengan baik. Di lain pihak ibu menyusui adalah subjek sentral dari pelaksanaan ketentuan ini. Penelitian ini membahas mengenai mengapa penegakan hukum Pasal 200 belum berjalan namun dilihat dari aspek budaya hukum ibu menyusui sebagai elemen penting bagi penegakkan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa budaya hukum responden ibu menyusui merupakan salah satu factor yang mendasari keputusan responden untuk tidak menggunakan Pasal 200 ketika hak nya dilanggar. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved