Detail LEGALITAS WILAYAH KEPULAUAN CHAGOS DI MAURITIUS YANG DIKELOLA OLEH INGGRIS SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI LAUT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Bibliografi Author: Lado, Mariano Celestino Ronaldo ; Fristikawati, Yanti (Advisor) Topik: Legalitas Wilayah Kepulauan Chagos di Mauritius; Dikelola oleh Inggris; Kawasan Konservasi Laut; Hukum Internasional. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Mariano Celestino Ronaldo Lado_Undergraduated Theses_2020.pdf (1.99MB; 42 download) Abstract Kawasan Konservasi Laut merupakan salah satu bentuk dari Taman Nasional yang menjadi “rumah” dan tempat perlindungan bagi flora dan fauna di wilayah pantai dan perairan yang dilindungi akibat ancaman kepunahan. Kepulauan Chagos mejadi Salah Satu Kawasan Konservasi Laut yaitu sebuah Kepulauan di Wilayah Samudera Hindia yang letaknya berada di sebelah timur Benua Afrika. Kepulauan Chagos menurut hukum internasional adalah wilayah yurisdiksi dari negara Mauritius. Wilayah ini awalnya merupakan kawasan wilayah jajahan inggris dari mulai abad ke-19 hingga awal abad ke-20, namun setelah Mauritius merdeka pada tahun 1968, wilayah ini diambil alih oleh Inggris sebagai salah satu syarat terpenuhinya kemerdekaan Mauritius. Di tahun 2010, Inggris menyadari potensi kekayaan alam dan keindahan wilayah Kepualauan Chagos sehingga membangun sebuah kawasan konservasi laut untuk mempertegas eksistensi Inggris dalam menguasai Kepulauan tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi Mauritius, karena Inggris tidak mengizinkan mauritius untuk mengeksplorasi dan mengekspoiltasi wilayah yurisdiksi yang sebenarnya masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen dari Mauritius yang merupakan negara pantai atas wilayah yurisdiksi tersebut. Skripsi ini tentunya akan membahas mengenai pengaturan kawasan konservasi laut yang dikelola oleh Inggris di kawasan Kepulauan Chagos menurut UNCLOS 1982 tentang konvensi hukum laut dan Konvensi Keanekaragaman hayati 1992, serta Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 yang mencakup hukum lingkungan Internasional. Mauritius telah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Chagos dengan alasan bahwa pemangkasan wilayah Mauritius dilakukan dengan melanggar hukum internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi negara pantai terhadap wilayah perairannya. Pada Akhirnya, harus dicari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini dan Pengadilan Internasional harus dapat memutuskan dengan berbagai aturan-aturan atau kebiasaan Internasional yang berlaku atas Inggris yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved