Detail TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DIPLOMATIK AFGHANISTAN DI INDONESIA DALAM UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI AFGHANISTAN DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 Bibliografi Author: Nathanael, Joshua Jones ; Puspita, Natalia Yeti (Advisor) Topik: Tanggung Jawab; Perwakilan Diplomatik; Pengungsi Afghanistan; Konvensi Wina 1961 Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya     Tempat Terbit: JAKARTA    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Joshua Jones Nathanael_Undergraduate Theses_2020.pdf (4.32MB; 7 download) Abstract Hubungan diplomatik untuk menjalin hubungan persahabatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diharapkan dapat berjalan dengan intensif, berkesinambungan dan konkrit. Tujuan penelitian ini antara lain: 1) untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perwakilan diplomatik Afghanistan di Indonesia dalam rangka penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961, 2) untuk mengetahui bagaimana peranan Indonesia sebagai negara penerima dalam upaya penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia menurut Konvensi Wina 1961. Penelitian hukum ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka yang berupa penelitian dari dokumen/bahan pustaka. Hasil temuan penelitian ini yaitu perwakilan diplomatik Afghanistan tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi Afghanistan karena pengungsi Afghanistan sendiri sudah menanggalkan kewarganegaraannya saat mereka pergi meninggalkan negaranya, dan perwakilan diplomatik Afghanistan juga tidak mampu melakukan kewajibannya lagi terhadap warga negaranya yang sekarang sudah menjadi pengungsi di negara Indonesia dikarenakan sedang berlangsungnya perang Taliban yang berada di Afghanistan. Sebagai bentuk nyata dari upaya penanganan pengungsi Afghanistan yang berada di indonesia, Indonesia mengeluarkan peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi, yaitu Peraturan Presiden no. 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang digunakan sebagai landasan normatif dan koordinatif bagi Kementerian/Lembaga dan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dengan pelibatan peran Pemerintah Daerah. (F) 2020 Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved