Detail PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELALUI HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG NOMOR PERKARA 04/PDT.G/2002/PN.PDG) Bibliografi Author: Swantoro, Aris (Advisor); Franki, Doli Topik: Hibah; Perbuatan Melawan Hukum; Pembatalan Hibah Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: DoliFranki_Undergraduatetheses_2020.pdf (654.86KB; 21 download) Abstract ABSTRAK (A) Doli Franki NIM 2013 050 163 (B) Perbuatan Melawan Hukum Melalui Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor Perkara 04/PDT.G/2002/PN.PDG) (C) Hibah, Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Hibah (D) Buku 24 (1985-2016), Artikel 5 Perundang-undangan 1 (E) Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma yang dilakukan oleh penghibah semasa hidupnya kepada penerima saat penghibah masih hidup. Hibah sendiri diatur dalam KUH Perdata pasal 1666. Hibah berbeda dengan waris karena hibah dilakukan saat orang yang melakukan hibah masih hidup dan penghibah dapat menentukan kepada siapa hibah tersebut diberikan. Karena hibah merupakan sebuah perjanjian maka kiranya hibah dapat dibatalkan. Namun dalam hal-hal tertentu hibah juga dapat ditarik kembali. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Putusan Pengadilan Pandeglang Nomor 04/Pdt.G/2002/PN.Pdg memuat Perbuatan Melawan Hukum? (2) apakah proses pembatalan hibah yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses hibah yang terjadi terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi syarat-syarat hibah. Salah satunya adalah dengan memalsukan keterangan hibah yang dilakukan oleh penghibah. Karena penghibah sendiri tidak pernah merasa tanah yang dimiliki nya dihibahkan oleh pihak lain. Selain itu juga tanah tersebut telah dijual dan dimiliki oleh beberapa pihak. Hal tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan bagi penghibah serta perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (F) 2020 Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved