Detail Analisis Terhadap Sengketa Merek Pierre Cardin Prancis Dan Pierre Cardin Indonesia Kasus Putusan Nomor : 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 Bibliografi Author: Selvie, Valerie Paskalia (Advisor); Ikbar, Mohammad Fiky Topik: Perlindungan Merek; Merek terkenal Bahasa: (ID )     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Mohammad Fiky Ikbar_Undergraduate thesis_2020.pdf (2.24MB; 16 download) Abstract Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menarik para pemilik usaha untuk memperdagangkan barang dan jasa milik pelaku usaha asing yang ada di Indonesia. Agar barang dan jasa terlindungi para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindungan yang maksimal. Indonesia telah meratifikasi perjanjian international seperti TRIPS dan konvensi paris. Salah satu usaha perlindungan yang dilakukan untuk melindungi merek terkenal milik pelaku asing jika terdapat perkara merek. Pada proses pendaftaran merek inilah sering kali ditemukan kendala dikarenakan perbedaan aturan yang diterapkan oleh hukum Indonesia dengan perjanjian international. Salah satu syarat sebuah merek dapat di daftarkan adalah merek yang akan didaftarkan tidak boleh ada persamaan bunyi, persamaan huruf, dan lainnya dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan di kantor Merek dan hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda. Merek yang akan didaftarkan harus dilakukan dengan itikad baik dan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terkenal lebih dahulu.Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan sejauh mana penerapan kaidah-kaidah hukum dalam perlindungan merek terkenal jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menurut undang-undang No. 20 tahun 2016, Konvensi Paris dan juga TRIPS. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat induksi yaitu proses pengambilan kesimpulan didasarkan fakta dengan pendekatan kualitatif. Didalam analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran hukum yang mana tidak sesuai dengan ketentuan TRIPS, Konvensi Paris, dan juga undang-undang No.20 tahun 2016. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus melakukan pembenahan dalam perlindungan merek terkenal dan dapat benar-benar mengimplementasikan peraturan yang sudah diratifikasi dalam TRIPS dan Konvensi Paris agar pelaku usaha asing tidak ragu untuk melakukan invesatasi bila negara mempunyai hukum yang baik. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved