Detail Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kpk Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bibliografi Author: Eddy, Nugroho (Advisor); Putri, Vita Lotus Topik: Kewenangan KPK; Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); Tindak Pidana Korupsi Bahasa: (ID )    Edisi: 2020     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Vita Lotus Putri_Undergraduated Theses_2020.pdf (1.02MB; 39 download) Abstract Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Penelitian hukum ini akan membahas mengenai Kewenangan KPK Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Masalah penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan pembuat Undang-Undang sehingga penyidik KPK tidak diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002? Dan bagaimana akibat dari berlakunya Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana akibat sebelum dan sesudah di revisinya Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder dan didukung data primer. Data yang terkumpul dianlisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis adalah sebagai berikut: Bahwa pengaturan pasal 40 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini merupakan bentuk dari upaya maksimal yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat dari tidak adanya SP3 dalam UU KPK menimbulkan banyak kasus yang mangkrak dan tidak pernah ada jalan keluarnya sampai bertahun-tahun bahkan ada tersangka yang sudah meninggal dunia dan kasusnya belum juga di selesaikan. Sesudah di revisinya UU KPK yang baru menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved