Detail Kebijakan Australia Tentang Pacific Solution Dalam Penanganan Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Internasional Bibliografi Author: Puspita, Natalia Yeti (Advisor); Halima, Annisa Irina Nur Topik: Australia; Pengungsi; Refugee Convention 1951 Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Annisa Irina Nur Halima_Undergraduted Theses_2020.pdf (1.61MB; 28 download) Abstract Australia merupakan salah satu negara penandatangan dari Refugee Convention 1951 yang mengatur mengenai kewajiban negara penandatangan terhadap pengungsi dan hak-hak para pengungsi secara umum. Dengan dibuatnya kebijakan Pacifc Solution yang didasari dengan sovereignty principle oleh Pemerintah Australia maka kewajiban yang ditanggungkan kepadanya terlanggar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur dan peraturan-peraturan terkait dengan penelitian. Sebagai negara penandatangan dari Refugee Convention 1951 maka Australia memiliki hak dan juga kewajiban yang telah diatur dalam Konvensi tersebut. Meski begitu dengan adanya kebijakan Pacific Solution maka Australia melanggar kewajiban-kewajiban terpenting yang mana telah disetujuinya semenjak tahun 1951. Australia memang memiliki hak sovereignty atas negaranya namun juga terikat dengan kewajiban terhadap para pengungsi mengingat Australia merupakan negara penandatangan Refugee Convention 1951. Solusi paling tepat untuk mengatasi masalah ini hanya lah apabila Australia menyampingkan hak sovereignty nya demi hak-hak para pengungsi namun hingga kini Australia menolak melakukan hal tersebut. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved