| Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap ketiga kasus penipuan melalui transaksi elektronik mengenai susunan dakwaan dan penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, dan bentuk surat dakwaan dalam menerapkan asas lex specialis derogat legi generali tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah susunan dakwaan dari jaksa untuk ketiga kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik sudah sesuai dengan asas hukum pidana dan untuk mengetahui apakah dasar hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah pada ketiga kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik sudah tepat Penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan pada praktiknya terjadi ketidaksamaan persepsi di antara penegak hukum. Tentang cara menerapkan asas lex sepcialis derogat legi generali, terutama dalam menangani perkara pidana yang merupakan gabungan tindak pidana dari satu perbuatan, melanggar ketentuan pidana umum (KUHP) dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Pada Putusan Nomor 1275/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tidak sesuai dengan ketentuan asas hukum pidana yakni asas lex specialis derogate legi generali, walau demikian dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan sudah tepat yaitu 378 KUHP. Pada Putusan Nomor 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM tidak sesuai dengan ketentuan asas hukum pidana yakni asas lex specialis derogate legi generali dan pada kasus ini dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu pasal 378 KUHP dalam putusan tidak tepat. Sedangkan Pada Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb sudah sesuai dengan ketentuan asas hukum pidana yakni asas lex specialis derogate legi generali yang dimana pada kasus ini susunan dakwaannya sesuai yang dimana ketentuan khusus lebih utama daripada ketentuan umum dan ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum yang dimana sesuai berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali dan pada kasus ini dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 28 UU ITE sudah tepat. |