Detail Kemenperin : Indonesia Harus Punya Undang-undang Batik   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3099 (Sep. 2011), page EKU-1. Topik: RUU; Industri Kecil dan Menengah; UU Batik; Perlindungan Warisan Budaya Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.93 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Menurut mantan Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin itu, RUU batik mencakup aspek antara lain perlindungan, pelestarian, pembinaan, pengembangan, kerja sama internasional, kelestarian lingkungan, dan peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam berbagai hal tersebut. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved