Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Eksekusi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat) Bibliografi Author: Adipradana, Nugroho (Advisor); Andini, Agnes Topik: Korupsi; Uang Pengganti; Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Agnes Andini's_Undergraduated Theses_2019.pdf (7.06MB; 34 download) Abstract Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan untuk negara karena tindakan tersebut merugikan keuangan negara, karena adanya kerugian tersebut tindakan untuk mengembalikan kerugian negara dilakukan melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan mempunyai peran dan kewajiban untuk mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baik melalui tuntutan pidana denda ataupun melalaui pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Berkaitan dengan Uang Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi mengandung permasalahan yang ternyata cukup rumit dalam penerapannya, diantaranya mekanisme pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum ada dan dalam pelaksanaan penerapan efektivitas belum mencapai kesempurnaan yang menyertai hal ini pidana tambahan ini uang pengganti yang diwajibkan untuk dibayar tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif karena terpidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak mampu mengembalikan atau dikarenakan ketika melakukan penyelidikan tidak dilakukan penulusuran aset (asset tracing) secara menyeluruh sehingga ada hukum pengganti (subsidair) yaitu penjara. Dalam penelitian ini, dilakukan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan dan wawancara di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian yang dilakukan adalah mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti serta mencari tahu kendala jaksa selaku eksekutor. Dalam pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ada , namun kendala yang ada kurangnya sumber daya manusia yaitu kurangnya ketersediaan dari jaksa yang mengakibatkan terganggunya penelusuran asset yang menyebabkan tidak maksimal dalam menelusuri asset serta keefektivitasan eksekusi uang pengganti tahun 2017 dan 2018 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved