Detail ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERKAIT DENGAN KEHAMILAN PEKERJA WANITA DI PT.AMOS INDAH INDONESIA Bibliografi Author: Tjandra, Surya (Advisor); NATANAEL, DHARMAWAN Topik: Perbuatan Melawan Hukum Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Natanael Dharmawan_Undergraduate Theses_2019.pdf (1.49MB; 16 download) Abstract Pengusaha tentunya memiliki hubungan hukum dengan buruh perempuan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, di dalam hubungan hukum itu terdapat suatu permasalahan yang berujung pada Perbuatan Melawan Hukum. Salah satunya keputusan Pengusaha dalam memutus hubungan kerja (PHK) kepada buruh perempuan yang sedang hamil. Keputusan Pengusaha tersebut, jika ingin dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum maka harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat membuat suatu permasalahan hukum yang timbul mengingat buruh perempuan yang di putus hubungan kerja (PHK) sedang dalam keadaan hamil, yang dimana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya buruh perempuan sebagai seorang subjek hukum akan merasa dirugikan oleh keputusan Pengusaha yang memutus hubungan kerja (PHK). Selanjutnya Pengusaha adalah seorang subjek hukum yang tentunya dapat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap buruh perempuan yang sedang hamil sebagai seorang manusi. Sehingga, adanya subjek hukum yang melanggar subjek hukum lainnya. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Pengusaha dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan Pengusaha dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan tersebut dapat terhindar dari Perbuatan Melawan Hukum apabila dalam mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved