Detail TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RENCANA PELEPASAN SAHAM PT DELTA DJAKARTA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Bibliografi Author: Pamungkas, Ari ; Doloksaribu, Eddie Immanuel (Advisor) Topik: Divestasi; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; PT Delta Djakarta Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Ari Pamungkas_Undergraduate Theses_2019.pdf (5.65MB; 25 download) Abstract Pada penanaman modal yang paling sering didengar atau bahkan dilakukan adalah investasi guna mendapatkan keuntungan yang lebih baik lagi pada masa mendatang. Dalam prakteknya, tidak semua investasi berjalan mulus atau harus dilakukannya divestasi. Salah satu divestasi yang sedang dilakukan adalah saham pada PT Delta Djakarta yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kampanye yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan pada tahun 2017 lalu, ia menjanjikan untuk melakukan divestasi terhadap saham PT Delta Djakarta yang dimiliki olehg Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk melakukan divestasi Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang – undangannya tersendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan untuk melakukan divestasi. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menjadi salah satu peraturan perundang – undangan yang harus diperhatikan ketentuan – ketentuannya. Penulis membuat 2 rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana peran DPRD dan Gubernur jika ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak terkait pelepasan aset PT Delta Djakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? dan (2) apa akibat hukum pelepasan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Delta Djakarta?. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang – undangan terkait, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Kesimpulan dari Penuliusan Hukum ini adalah bahwa DPRD harus memberikan persetujuan terlebih dahulu atas rencana divestasi yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved