Butuh Penegasan Definisi Bangunan  

Oleh:

[s.n]

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 4 no. 18 (2011), page 14-19.
Topik: SE Dirjen Pajak; Persewaan Tower; Memotong PPh; Wajib Pajak; UU Pajak Bumi dan Bangunan; PPh Final

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.65 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 menggolongkan tower atau menara telekomunikasi sebagai bangunan khusus. Tak salah bila ada Wajib Pajak yang memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tower. Namun, penegasan yang diberikan Dirjen PAjak kepada beberapa Wajib Pajak menyebutkan tower sebagai aktiva selain bangunan, sehingga penghasilan dai persewaan tower dikenai pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini menimbulkan dispute dalam praktik pemajakan sewa tanah dan bangunan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali