Detail Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1328/Pid.Sus/2017|Pn.Jkt Utr Bibliografi Author: Berutu, Sri Hartati ; Wibowo, Antonius P. S (Advisor) Topik: HAK RESTITUSI; KORBAN; TINDAK PIDANA TERORISME Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Sri Hartati Berutu_Undergraduated_Theses_2019.pdf (1,011.09KB; 15 download) Abstract Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam putusan PN 1328/Pid.sus/2017|PN.Jkt Utr tidak menyinggung hak restitusi terhadap korban. Maka dari itu akan dibahas mengapa dalam putusan PN 1328/pid.sus/2017|pN.Jkt Utr tidak menyinggung hak restitusi untuk korban dan bagaimana pelaksanaan LPSK dalam memperjuangkan korban tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan yuridis normatif dan metode empiris. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menyinggung restitusi karena pelaku tidak bisa melakukan ganti rugi terhadap korban karena pelaku tidak mempunyai kemampuan ekonomi dan tidak hanya itu, korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM berat) dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Akan tetapi, pengajuan hak atas Kompensansi, Restitusi diatas harus diajukan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Maka dari itu saran terhadap penulisan ini penegak hukum terutama jaksa dan hakim sebaiknya memasukkan restitusi agar kepentingan korban tindak pidana terorisme terwakili dalam putusan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved