Detail Implementasi Aturan Rehabilitasi Indonesia Terhadap Pengguna Narkotika Zat THC (Cannabis/Ganja) Bibliografi Author: Fransiska, Asmin (Advisor); Suryo, Mikael Sonny Rilentes Topik: Implementasi; Rehabilitasi; Narkotika Zat THC (Cannabis/Ganja) Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Mikael Sonny R. S_Undergraduate Theses_2019.pdf (1.64MB; 48 download) Abstract Pengaturan tentang penggunaan narkotika jenis zat THC atau ganja di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Peraturan tersebut bernama Verdovende Middellen ordonnantie (staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927), meskipun ganja memiliki berbagai manfaat namun tidak terlepas dari akibatnya. saat ini bagi penggunaan ganja khususnya di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sekalipun untuk kepentingan medis. Dalam tujuan ke-4 (empat) dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur bagi pengguna ganja untuk mendapatkan upaya penyembuhan melalui panti rehabilitasi yang telah terdaftar sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), pada kenyatannya di Indonesia masih terdapat pengguna ganja yang tidak mendapatkan haknya untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di IPWL. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti membuahkan 2 rumusan masalah, yaitu : bagaimana perkembangan aturan hukum narkotika mengatur tentang penggunaan narkotika jenis zat THC di Indonesia dan bagaimana implementasi aturan rehabilitasi di Indonesia terhadap pengguna narkotika jenis zat THC (ganja). Untuk menjawab kedua rumusan masalah yang ada maka peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan metode penelitian yuiridis empiris untuk menjawab rumusan masalah ke-dua. peneliti melihat sejarah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan memperhatikan peruntukan, larangan juga sanksi dari penggunaan ganja kemudian peneliti juga membandingkan putusan dengan terpidana berinisial nama PGG yang mendapat sanksi pidana penjara, dibandingkan dengan putusan berinisial nama DP dan APM yang mendapatkan upaya penyembuhan melalui IPWL. Hal ini terjadi dikarenakan adanya aturan yang memberikan ruang kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana penjara atau untuk dilakukan rehabilitasi di IPWL. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved