Detail Implementasi Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 tentang Jumlah Hasil Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bibliografi Author: Ramadhani, Audi Nur Aqmarina ; Fristikawati, Yanti (Advisor) Topik: Konvensi Hukum Laut 1982; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Perikanan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Audi Nur Aqmarina Ramadhani's Undergraduate theses.pdf (1.86MB; 13 download) Abstract Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan negara pantai hak berdaulat di zona ekonomi eksklusifnya dengan tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alamnya, terutama sumber daya perikanannya. Tetapi, di waktu yang bersamaan, Bab V konvensi memberikan beban kewajiban kepada negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya perikanannya. Diatur dalam Pasal 61 konvensi, negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya terhadap sumber daya perikanannya sebagai upaya konservasi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan kegiatan yang ditujukan untuk konservasi sumber daya perikanan secara teratur. Hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor. 15 Tahun 1984 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang memberikan kewajiban untuk pemerintah Indonesia melakukan penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebagai implementasi dari pengaturan konvensi di peraturan Indonesia, Pemerintah Indonesia telah melakukan penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah zona ekonomi eksklusifnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan dibuatnya pengaturan tersebut, diharapkan pemerintah dapat mengantisipasi perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan maupun kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved