Detail Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Fidusia Atas Benda Tidak Terdaftar Bibliografi Author: Edrick, Timothy ; Hutabarat, Samuel M.P. (Advisor) Topik: Perlindungan Hukum; Fidusia; Benda Tidak Terdaftar Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Timothy Edrick's Undergraduate Theses.pdf (1.3MB; 14 download) Abstract Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia atas benda tidak terdaftar, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang fidusia atas benda tidak terdaftar dalam mendapatkan hak-haknya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia atas benda tidak terdaftar adalah terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat kelemahan dalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu diperbolehkannya objek Jaminan Fidusia dimiliki lebih dari satu Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 8, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 terkait larangan bagi Debitor untuk memfidusiakan ulang. Oleh karena itu, kreditor pemegang fidusia atas benda tidak terdaftar dapat melakukan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia tersebut dengan catatan Kreditor tersebut merupakan Kreditor pertama yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang fidusia atas benda tidak terdaftar dalam mendapatkan hak-haknya terbagi menjadi 2 yaitu pertama adalah upaya hukum non yudisial melalui eksekusi langsung dan mediasi, serta kedua adalah upaya hukum yudisial yang dapat dilakukan oleh Kreditor adalah melalui gugatan hukum melalui gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHP perdata. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved