Detail Pelaksanaan Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Perbandingan Putusan No. 04/ Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel., Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, dan Putusan No.15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) Bibliografi Author: Feronica (Advisor); Tarisi, Adlina Topik: Penyidikan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Putusan Praperadilan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis - Abstract of Undergraduate Thesis Fulltext: Adlina Tarisi_Undergraduate Theses_2019.pdf (774.26KB; 23 download) Abstract Pada tahun 2015 hingga 2016 KPK telah mendapatkan sekitar 35 gugatan praperadilan. Di antara gugatan praperadilan tersebut ada yang dimenangkan oleh para penggugat. Penulis tertarik untuk membahas gugatan praperadilan yang dikabulkan, diantaranya terhadap kasus dengan Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Putusan No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan No.32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, dan Putusan No.15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah tentang bagaimana prosedur penyidikan yang dimiliki KPK? dan apakah KPK telah melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur? (bandingkan Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., Putusan No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, dan Putusan No. 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)? Prosedur penyidikan oleh KPK telah mengikuti ketentuan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan data laporan jumlah penyidikan 98-99% KPK telah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved