Detail Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Mitigasi Sampah Antariksa dan Praktiknya di Beberapa Negara (Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia) Bibliografi Author: Supancana, Ida Bagus Rahmadi (Advisor); Shannon Topik: Hukum Antariksa; Sampah Antariksa (Space Debris); Mitigasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Shannon_Undergraduate Thesis_2019.pdf (8.3MB; 30 download) Abstract Salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan kegiatan antariksa adalah sampah antariksa (space debris); benda ciptaan manusia yang tidak memiliki fungsi, baik yang terdapat di orbit bumi maupun atmosfer. Kontinuitas peningkatan angka sampah antariksa merupakan isu mendesak karena berpotensi menimbulkan kerusakan aset nasional (roket, satelit), terganggunya kegiatan sehari-hari (komunikasi, prakiraan cuaca, logistik), bahkan korban jiwa. Penulisan hukum ini mengkaji pengaturan internasional mengenai mitigasi (pencegahan dan penanggulangan) sampah antariksa dan praktiknya di enam negara menggunakan metode yuridis normatif. Lima konvensi internasional terkait antariksa (space treaties) secara implisit memandatkan mitigasi sampah antariksa karena bahaya yang dapat timbul. Negara-negara wajib mencegah kerugian terhadap pihak lain dan memberi kompensasi terhadap kerusakan akibat penyelenggaraan kegiatan antariksa, termasuk oleh sampah antariksa yang timbul akibat kegiatan tersebut. Terdapat kekosongan hukum karena ketidakberadaan instrumen hard law terkait mitigasi space debris yang berlaku secara universal. Beberapa instrumen soft law dan standar teknis berkontribusi dalam implementasi mitigasi sampah antariksa adalah IADC Guidelines, UN Guidelines, Code of Conduct (CoC) ESA, Recommendation ITU-R S.1003.2, dan Standar ISO 24113. Kerangka hukum nasional keenam negara yang dibahas memperlihatkan bahwa upaya implementasi mitigasi space debris dilakukan melalui pengawasan pemerintah, regulasi teknis, pembentukan jaringan data, koordinasi dengan sektor swasta, dan kerja sama internasional. Indonesia mendukung IADC Guidelines dan ITU-R S.1003.2 melalui hukum nasional seperti UU Keantariksaan 2013. Terdapat upaya-upaya implementasi seperti perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dalam tahap perancangan dan pengembangan jaringan data sebagai langkah awal kerja sama memitigasi space debris. Kendala terbesar berasal dari keterbatasan teknologi dan sumber daya finansial. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved