| Permasalahan kepailitan pada suatu badan hukum tidak dapat dipisahkan dengan isu perburuhan. Terjadinya kepailitan memberikan dampak langsung terhadap para pekerja di badan hukum yang bersangkutan. Seperti dalam putusan No. 162 Pk/Pdt.Sus/2012, para pekerja dari PT Kymco Indonesia terkena dampak langsung dari kepailitan PT Kymco tersebut. Dalam perjalanannya, PT Kymco memiliki lebih dari 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut diantaranya gaji dan hak-hak pekerja. Jika melihat dari pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh mendapatkan hak paling utama saat terjadinya kepailtan. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai upah pekerja, sedangkan mengenai hak-hak pekerja lainnya kurang memberikan perlindungan hukum. Setelah adanya Putusan Mahkamab KonsUtusi Nomor 67/PUUXI/2013, maka pekerja lebih dilindungi atas hak-haknya. Upah pekerja dan hak-hak lainnya pekerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dapat mendahului utang tagihan negara. Bahwa PT Kymco Lippo Motor Indonesia setelah dinyatakan pailit pun tetap tidak membayarkan upah buruh, dikarenakan eksekusi yang tak kunjung di lakukan selain adanya perlawanan hukum dari PT. Kymco Lippo Motor Indonesia menegani penentuan pembayaran kreditur mana yang didahulukan. Namun setelali adanya penjelasan dan dikeluarkannya Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, maka upah pekerja dari PT. Kymco Lippo Motor Indonesia harus didahulukan bila eksekusi terhadap harta debitor pailit berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 saling memberikan keuntungan bagi para pekerja di perusahaan yang mengalami pailit. |