PPh Pasal 21 atas Penghasilan Hakim Ad Hoc  

Oleh:

[s.n]

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 4 no. 12 (2011), page 32-39.
Topik: PPh Pasal 21; Hakim Ad Hoc; Pajak; Undang-undang; UU Kepegawaian

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.64 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dalam undang-undang yang mengaturnya, hakim ad hoc tidak dinyatakan sebagai pejabat negara. Akibatnya, Pajak Penghasilan (PPh) bagi hakim ad hoc tidak ditanggung oleh pemerintah. Oleh karenanya, atas penghasilan yang diterima oleh hakim ad hoc wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali