Detail Analisa putusan hakim tentang penetapan statuster sangka sebagai objek praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 21/puu-xii/2014 Bibliografi Author: CHANDRA, MAHARANI WIDIA ; Adipradana, Nugroho (Advisor) Topik: status; tersangka Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Maharani Widia Chandra's Udergraduate theses.pdf (2.72MB; 29 download) Abstract Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap para penegak hukum yang diatur didalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,objek praperadilan mencakup Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penghentianpenyidikkan atau penghentian penuntutan. Dikeluarkannya putusan ini untuk memenuhi hak asasi manusia yang harus dilindungi. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif. Pokok bahasan skripsi ini mengenai La Nyalla Mattalitti yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hakim praperadilan menggunakan perluasan objek praperadilan Penetapan tersangka dalam Putusan Mahakmah Konstitusi dalam kasus ini. Sehingga penulis akan menganalisis putusan hakim dalam kasus La Nyalla Mattalitti dengan nomor putusan: 19/Pra.Per/2016/PN.Sby, apakah putusan tersebut mengenai ketidaksahan Penetapan Tersangka sudah tepat dan memenuhi persyaratan prosedur yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya untuk penegakan hukum di Indonesia. Hasil analisis penulis dalam putusan tersebut hakim menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah tepat dan penulis setuju. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved