Detail Penguatan Kewenangan TNI AU Dalam Hal Penyidikan Terhadap Pelanggaran Wilayah Di Udara Oleh Pesawat Udara Asing Bibliografi Author: LIAT, ELIAS KONRARDUS ; Supancana, Ida Bagus Rahmadi (Advisor) Topik: Penguatan; Penyidikan; Ruang Udara Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Konrardus Elias Liat T's Undergraduated Theses 2018.pdf (2.43MB; 37 download) Abstract Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara di ruang udara (black flight) terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak boleh dipandang remeh karena ancaman di udara berpotensi datang dari segala penjuru (omni directional threat). Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara melakukan berbagai macam upaya pencegahan atau penanggulangan baik dari aspek teknis maupun yuridis demi melindungi wilayah kedaulatannya (sovereignty) yang ditandai dengan adanya penyergapan melalui intersepsi (intercept) dan tindakan pendaratan paksa (force down) oleh TNI AU terhadap pesawat sipil yang tidak memiliki izin melintas di wilayah ruang udara nasional Indonesia. Akan tetapi setelah tindakan penyergapan (intercept & force down) dilakukan, proses penyidikan malah kemudian diserahkan kepada PPNS yang alhasil dari proses penyidikan yang selama ini dilakukan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran ruang udara nasional, kecilnya denda administrasi yang dijatuhkan kepada pelaku pelangaran wilayah ruang udara nasional dari pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh TNI AU dalam melakukan tindakan intersepsi dan tindakan pendaratan paksa yang notabenenya merugikan TNI AU. Untuk mengatasi masalah penegakan kedaulatan di ruang udara nasional ini maka sudah seharusnya proses penyidikan terhadap pelangaran di wilayah ruang udara nasional ditangani oleh TNI AU menurut ketentuan khusus acara pidana secara “lex spesialis derogat lex generalis sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang dilatarbelakangi oleh (i) Efektivitas penegakan kedaulatan dan yurisdiksi ruang udara nasional oleh TNI AU; (ii) Efek jera bagi pelaku dan calon pelaku; (iii) Mencegah dan menanggulangi kejahatan terkait pertahanan (defense crime); (iv) Mencega kerugian yang lebih besar bagi TNI AU. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved