Eksekusi Putusan Serta Merta dalam Teori & Praktik Peradilan di Indonesia  

Oleh:

Zainuddin

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 26 no. 303 (Feb. 2011), page 45-65.
Topik: kekuasaan kehakiman; peradilan; hukum; keadilan; Mahkamah Agung; Mahkamah Konsitusi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.22 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setelah empat kali mengalami perubahan yang disahkan 10 Agustus 2002. Dalam Ayat (2) Pasal 24 berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali