Pengentasan Penduduk Miskin Sebagai Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Barat  

Oleh:

Karnesih, Erlish

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora vol. 7 no. 03 (Nov. 2005), page 220-233.
Topik: Pengentasan Penduduk Miskin; Otonomi Daerah; Elit Lokal

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: S94 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pengentasan Penduduk Miskin merupakan masalah yang lebih serius bagi Jawa Barat. data empirik berupa indikator yang paling sering dipergunakan untuk mengukur intensitas kemiskinan head count ratio dan poverty gap index menjelaskan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk bervariasi secara signifikan antar daerah kabupaten dan ota. krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. pada periode 1996-1999, persentase penduduk masih meninngkat tajam, namun tahun 2004 menurun, sejalan dengan implementasi program nasional. pemerintah menyediakan paket JPS (Jaringan pengaman sosial) meliputi penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha untuk keluarga miskin. data empirik juga memperlihatkan tingkat partisipasi pendidikan menurun dalam kurun waktu tersebut. walaupun persentasi penduduk miskin mengalami penurunan, masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama yaitu persentase penduduk miskin di pedesan lebih bersar dibanding perkotaan. keadaan ini disebabkan karena masih rendahnya kinerja manajemen publik.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali