Detail Biaya Opersai yang Dapat Dikembalikan dan Prlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010)   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3035 (Jan. 2011), page 1B1-1B12. Topik: Minyak dan Gas Bumi; Presiden; UUD 1945; Pajak Penghasilan Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.86 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Dalam pelaksanaan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud di atas, modal yang ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap merupakan biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menghasilkan produksi komersial. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved