Detail PolitikHukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Kesalahn dan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi   Oleh:  Mulyadi, Lilik Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 26 no. 302 (Jan. 2011), page 14-30. Topik: Hukum Privat; Hukum Pidana; Materieel Strafrecht; Formal Strafrecht Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV3.22 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Dikaji dari perspektif pembagian hukum berdasarkan isinya maka dikenal klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Lebih lanjut, menurut doktrin, ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum (algemene belangen) sedangkan ketentuan hukum privat mengatur kepentingan perorangan (bizondere belangen). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (materieel strafrecht) dan hukm pidana formal (formal strafrecht/strafprocesrecht) Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved