Detail Pedoman Reklamasi Hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.04/MENHUT-II/2011 tanggal 14 Januari 2011) (Sambungan WPU Nomor : 3038/Selasa, 8 Februari 2011)   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3039 (Feb. 2011), page L1-L18. Topik: Menteri Kehutanan; UUD 1945; Reklamasi Hutan Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.87 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Pemantauan dan pembinan teknis reklamasi tingkat daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan teknis Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan instansi teknis yang menangani urusan kehutanan, dan dapat melibatkan instansi terkait. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved