Pemilu Presiden dan Agenda Pembangunan Ekonomi  

Oleh:

Hidayat, Syarif

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Komunika: Majalah Ilmiah Komunikasi Dalam Pembangunan vol. 11 no. 1 (2008), page 21-30.
Topik: Agenda Ekonomi; Elit Penguasa; Elit Massa; Pemerintahan yang Efektif; Adil dan Demokratis

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK26 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tiga pasang calon akan bertarung memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Sayangnya, dalam kondisi transisis demokrasi, sebetulnya pesta demokrasi masih lebih banyak diwarnai oleh interaksi antara elit penguasa (state actors) dan elit massa (society actors). Selanjutnya, kompetisi di antara keduanya akan mendominasi proses politik, baik dalam penganbilam keputusan maupun pada tahap implementasi kebijakan. Dengan demikian, sulit diingkari bila kemudian, baik proses pemilihan itu sendiri maupun penyelenggaraan pemerintah pada pasca pemilu, akan sarat diwarnai oleh kompetisi dan kompromi-kompromi kepentingan antara elit. Jika kenyataan ini yang terjadi, maka tujuan pembangunan ekonomi yang seyogianya merupakan barang publik tidak akan tersedia secara baik. Sebetulnya, agenda pembangunan ekonomi jangka menengah yang dimuat dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005-2025 haruslah dijalankan oleh siapapun pasangan yang terpilih. Bahkan jika disimak lebih dalam, agemda pembangunan dalam UU tersebut jauh lebih kompleks dan komprehensif dari agenda ekonomi yang disampaikan oleh para calon presiden. Dengan demikian, membandingkan agenda ekonomi dari masing-masing calon dapat disimpulkan bahwa secara substansi fokus kebijakan yang satu dan lainnya adalah saling melengkapi (complementarity objectives). Demikian pula, dengan pandangan masing-masing calon terhadap perdagangan bebas yang tidak jauh berbeda. Artikel ini mendukung pandangan bahwa pertarungan para calon presiden bukanlah dalam tataran substansi program namun lebih pada figur, simpati, karisma, dan harga diri/kehormatan. Selanjutnya, siapapun pemenangnya dari pemilu presiden haruslah mampu menjalankan pemerintah secara efektif melalui tercapainya dukungan politisi yang kuat di DPR dan terjadinya peningkatan kualitas birokrasi. Akhirnya, pasangan presiden dan wakil presiden RI tersebut haruslah mereka yang mendukung pada penguatan kelembagaan ekonomi yang lebih adil dan demokrasi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali