Keputusan Keberatan dan Kepastian Hukum: Suatu Catatan  

Oleh:

Juli, Wan

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 3 no. 24 (2011), page 34-42.
Topik: Dirjen Pajak; UU KUP; WP; PMK; Hukum

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.62 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Ketentuan formal seputar pengajuan keberatan telah diatur dengan jelas pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Selaim itu,ketentuan lebih lanjut seputar pengajuan keberatan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.03?2007, Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Nomor PER-52/PJ./2010, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-122/PJ./2010. Secara umum, permohonan keberatan WP dapat diterima apabila argumen-argumen yang disampaikan oleh WP dianggap benar oleh Dirjen Pajak. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar tercipta kepastian hukum, terutama bersifat hukum acara (hukum formal).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali