Detail Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutualagreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010)   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3032 (Jan. 2011), page I1-I16. Topik: Dirjen Pajak; Pajak; UUD 1945 Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.86 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved