Detail Pengangkatan Walikota/Bupati Di Dki Jakarta Dalam Perspektif Demokrasi Bibliografi Author: NATHALLIA, MERRY CHRISTINE ; Sabon, Max Boli (Advisor) Topik: Demokrasi; Walikota; Jakarta Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Merry Christine Nathallia’s Undergraduate Theses.pdf (2.05MB; 5 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4419 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Sementara dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur bahwa Walikota/bupati di DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan bukan dipilih. Dengan demikian rumusan masalah adalah apakah pengangkatan Walikota/Bupati di DKI Jakarta sesuai dengan hakikat demokrasi? Dan apa latar belakang Walikota/Bupati di DKI Jakarta tidak dipilih melainkan diangkat oleh Gubernur? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis menyimpulkan pengangkatan Walikota/Bupati di DKI Jakarta tidak melampaui makna demokrasi, justru menerapkan prinsip demokrasi. Karena DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kekhususannya sendiri dalam berdemokrasi. Sehingga tidak melanggar ketentuan UUD 1945. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved