Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Dalam Putusan Perceraian Nomor 0864/Pdt.G/2015/PA.Pdg Bibliografi Author: AVERO, MOHAMAD HAVEL ; Wahjana, Laurentius Boedi (Advisor) Topik: Perkawinan; Perceraian; Talak Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2012050110-M Havel.pdf (8.85MB; 11 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4398 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Namun, kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan akhirnya harus berakhir dengan perceraian. Dalam kasus perceraian di Indonesia, ada beberapa Hakim Pengadilan Agama yang keliru dalam mengeluarkan putusan perceraian. Studi Kasus ini membahas tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Nomor 0864/Pdt.G/2015/PA.Pdg. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni Putusan tersebut dikaji dengan berbagai peraturan yang ada, baik yang terdapat dalam undang-undang di Indonesia maupun dengan Kompilasi Hukum Islam mengingat perkawinan dilakukan secara Islam. Dimana Pemohon mengajukan talak raj’i dan Hakim mengabulkan permohonan tersebut yang seharusnya jika dilihat dari kasus posisi dalam putusan tersebut dan sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya Hakim tidak mengabulkan permohonan talak raj’I yang diajukan oleh Pemohon. Karena ini bukan pertama kalinya Pemohon menalak Termohon, melainkan ini sudah yang ketiga kalinya. Selain itu, hakim juga mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kunjung kembali tidak sesuai dengan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 hurf b Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon belum mencapai 2 tahun. Hendaknya sebagai Majelis Hakim di Pengadilan, untuk lebih teliti dalam menjalankan tugasnya saat menimbang dan memutus sebuah perkara. Agar meminimalisir kesalahan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved