Perdagangan perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia. Sebagai bentuk keseriusannya menghadapi isu perdagangan perempuan, Indonesia meratifikasi konvensi internasional yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1980 atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1980, yang selanjutnya disebut CEDAW. CEDAW merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dari United Nations Commission on the Status of Women. Sebagai negara peratifikasi berarti Indonesia tunduk dan terikat kepada seluruh isi pasal dalam konvensi ini sehingga Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
Kewajiban tersebut ditekankan ada Pasal 6 Konvensi yang mewajibkan negara sebagai peserta konvensi untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk menghapus perdagangan perempuan dan segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, pemerintah Indonesia wajib menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan dengan memberlakukan peraturan-peraturan hukum, kebijakan, program yang pada akhirnya membawa wanita memperoleh kesamaan dalam hasil, akses, dan manfaat yang sama ketimbang perlakuan yang sama.
Kemudian dengan lahirnya begitu banyak peraturan perundang-undangan, lembaga penyokong, program-program serta kebijakan-kebijakan, hal yang kemudian diperhatikan adalah bukan seberapa banyaknya peraturan-peraturan yang lahir namun seberapa efektifnya peraturan ini untuk mencegah aktivitas perdagangan perempuan di Indonesia. |