Detail Tinjauan Yuridis Ketentuan Penggunaan E-tol BNI TapCash terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: TOGAR, TAHAN LAM ; Wulandari, Bernadetta Tjandra (Advisor) Topik: Hukum Perlindungan Konsumen; Klausal Baku; Jalan Tol (jalan bebas hambatan) Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2010050052-Tahan Lam Togar.pdf (2.47MB; 23 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4375 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Semakin majunya perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, maka dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi konsumen dan produsen dituntut untuk melakukan proses ekonomi dengan cepat, tepat dan efisien. Pada hal ini bank merupakan faktor pendukung penting dalam perkembangan ekonomi yang diikuti dengan perkembangan teknologi terutama dalam sistem pembayaran elektronik yang dapat kita rasakan sebagai pengguna jasa jalan tol (jalan bebas hambatan) dalam hal ini pembayaran pada pintu masuk jalan tol (jalan bebas hambatan) yang pada saati ini menggunakan pembayaran E-tol. E-tol dalam hal ini BNI TapCash memiliki syarat dan ketentuan sendiri dalam panduan penggunaan e-tol BNI TapCash. Syarat dan ketentuan BNI TapCash diatur dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dampak dari adanya syarat dan ketentuan yang terdapat pada panduan penggunaan e-tol BNI TapCash adalah adanya keseimbangan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen atas kerugian dalam penggunaan kartu e-tol BNI TapCash ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis ingin menjelaskan apa akibat hukum dari Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh penyedia jasa jalan tol dan bagaiman perlindungan konsumen atas kerugian dalam penggunaan BNI TapCash ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis berkesimpulan bahwa dalam bentuk pengaturan uang elektronik ( Electonic Money) dirasakan belum tepat karena hanya berisi mengenai tata cara dan syarat penyelenggaraan kegiatan uang dari sisi penyedia jasa saja, namun tidak terdapat peraturan mengenai perlindungan terhadap pemegan kartu uang elektronik ( Electronic Money ) tersebut. Dalam hal ini penulis memiliki pandangan berupa saran agar adanya peraturan yang berisi tentang perlindungan konsumen terhadap pemegang kartu E-Money. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved