Detail Perbandingan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Christian Dior Melawan Baby Dior Bibliografi Author: WICAKSONO, AJI ; Selvie, Valerie Paskalia (Advisor) Topik: Perbandingan Undang-Undang; Merek Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2013050071-Aji.pdf (886.2KB; 21 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4329 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam skripsi ini dibahas mengenai perbandingan Undang-Undang bila memakai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan fokus kepada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang diterapkan dalam Perkara Kasus Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang fokus kepada Pasal 20 dan Pasal 21. Pada putusan ini mengakibatkan pihak Christian Dior selaku merek terkenal menggugat pihak Baby Dior dikarenakan pihak Christian Dior merasa bahwa pihak tersebut mendaftarkan mereknya dengan terdapat persamaan pada pokoknya. Pihak Christian Dior menggugat pihak Baby Dior karena merasa dirugikan dengan cara pihak Baby Dior memakai nama yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk meningkatkan penjualan di pasaran karena pihak Christian Dior merasa bahwa merek dagang "DIOR" yang dimiliki oleh Christian Dior adalah merek terkenal dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Dari penilitian dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan kasus perkara bila diselesaikan dengan memakai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak terdapat perbedaan, walaupun redaksi kata dari kedua Undang-Undang ini berbeda. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved