Detail Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Pemanfaatan Pangan Pokok Terkait Peredaran Makanan Hasil Rekayasa Genetika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen PP No 69 Tahun 1999 Tentang Label Serta Iklan Pangan Dan Kebijakan BPOM Bibliografi Author: OCTORA, HIZKIA PUTRA ; Wulandari, Bernadetta Tjandra (Advisor); Wahyuningtyas, Sih Yuliana (Advisor) Topik: Hukum Ekonomi Bisnis; Perlindungan Terhadap Konsumen; Rekayasa Genetika; Informasi; Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Hizkia Putra Octora’s Undergraduate Theses.pdf (1.08MB; 74 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4248 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat, Indonesia diharapkan mampu membuat inovasi baru di bidang pangan, penemuan tersebut dinamakan dengan teknologi rekayasa genetika. Namun muncul isu bahwa teknologi yang digunakan di bidang pangan tersebut berbahaya untuk dikonsumsi, untuk mencegah hal tersebut, maka dibutuhkan keterangan pembeda dengan produk makanan yang tidak melalui teknologi rekayasa genetika. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan dua permasalahan yaitu, kebijakan BPOM terhadap pelaksanaan peredaran hasil pangan pokok rekayasa genetika di Indonesia dan pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi terhadap hasil pangan pokok rekayasa genetika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 35 ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang diperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul. Kesimpulan dari penelitian dan penulisan hukum ini ialah BPOM sebagai salah satu lembaga pemerintahan non departemen diharapkan mampu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar dan sesuai terkait peredaran hasil pangan rekayasa genetika isi ketentuan pasal 35 ayat (3) PP No 69 tentang Label dan Iklan pangan melanggar hak konsumen yang berhak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi jaminan barang dan/atau jasa yang menyatakan pencantuman logo khusus pangan rekayasa genetika pada produk hasil pangan rekayasa genetika ialah tidak wajib. Menurut penulis logo khusus tersebut merupakan salah satu bagian dari informasi penting bagi konsumen agar bisa mengetahui jenis produk yang ingin mereka beli. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved