Detail Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) Dalam Kasus PT. Pusaka Benjina Resources Bibliografi Author: PRABOWO, ANANTA RIZA ; Tjandra, Surya (Advisor) Topik: Hukum Perdata; Ketenagakerjaan; Perlindungan Kerja; Pelayaran Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ananta Riza Prabowo’ s Undergraduate Theses.pdf (377.02KB; 37 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4247 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Saat ini ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak dibutuhkan pula latar belakang pendidikan yang tinggi. Karena dengan pendidikan yang tinggi, seseorang akan dianggap lebih bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Skripsi ini membahas tentang perlindungan kerja anak buah kapal (ABK) yang bekerja di PT.Pusaka Benjina Resources. Pada awal Tahun 2015 terungkap oleh kementerian kelautan dan perikanan bahwa telah terjadi eksploitasi manusia yang telah dilakukan oleh PT.Pusaka Benjina Resources kepada anak buah kapal. Anak buah kapal mendapat perlakuan yang tidak layak. Para anak buah kapal tersebut diperlakukan secara tidak layak, mereka di paksa bekerja selama 22 jam sehari, tidak diperhatikan kebutuhan pangan nya dan gaji yang diberikan pun sangat minim, bahkan gaji yang diberikan untuk Anak Buah Kapal berkewarganegaraan Indonesia lebih kecil dibanding gaji yang diberikan untuk anak buah kapal berkewarganegaraan asing. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini bahwa kegiatan ketenagakerjaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah dan kesadaran diri para pihak sehingga kegiatan ketenagakerjaan berlangsung secara tidak tepat dan efektif. Padahal peraturan yang di buat pemerintah sudah ada dan sudah jelas mengatur hal-hal mengenai ketenagakerjaan. Bukan hanya pemerintah saja yang harus melakukan pengawasan, para pekerja dan masyarakat umum pun harus ikut mengawal kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Metode yang digunakan adalahYuridis Normatif, yakni penelitian yuridis normatif ini membahas studi dokumen baik itu kajian atas peraturan, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam aturan tersebut. Metodeperolehan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved