Detail Tinjauan Hukum Internasionalterhadap Kebijakan Turn Back The Boat Policy Pemerintah Australia Bibliografi Author: KRISANTHY, AMALIA ; Selvie, Valerie Paskalia (Advisor) Topik: Hukum Internasional; Kebijakan Turn Back The Boat Policy; Pengungsi; Pencari Suaka; Kedaulatan Wilayah. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Amalia Krisanthy’s Undergraduate Theses.pdf (770.94KB; 38 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4245 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Australia merupakan negara yang memiliki faktor pendorong yang menyebabkan para pengungsi datang ke Australia. Membanjirnya para pengungsi ke Australia mengharuskan Australia bersikap tegas dengan mengeluarkan kebijakan Turn Back the Boat Policy. Dalam kebijakan yang dibawahi pemerintahan (PM) Tony Abbot tersebut, Pemerintah Australia menghalau kapal dari illegal immigrants ataupun asylum seekers yang akan masuk ke perairan Australia untuk berlayar kembali ke wilayah laut territorial atau contiguous zone Indonesia. Dengan demikian, skripsi ini ingin mengetahui apakah sanksi yang diberikan kepada pemerintah Australia karena melakukan kebijakan Turn Back the Boat Policy terhadap pengungsi. Selain itu, skripsi ini juga hendak membahas apakah kebijakan Turn Back the Boat Policy pemerintah Australia melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode juridis normatif, yaitu metode penelitian dengan cara perolehan data melalui studi pustaka dan wawancara. Tidak ada sanksi yang dibebankan oleh Convention Relating to the Status Refugees 1951 kepada negara yang melanggar mengakibatkan Australia kerap menjalankan kebijakan Turn Back the Boat tersebut. Dengan mengusir para pencari suaka atau pengungsi ke perairan Indonesia dapat dikatakan pemerintah Australia telah melanggar wilayah dan kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kebijakan pemerintah Australia tersebut, menjalankan forum Bali Process yaitu forum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Australia dalam rangka menangani imigran illegal dan pencari suaka. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved