Detail Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Dipenuhinya Syarat Pengeluaran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Bibliografi Author: PRASETYO, JODI ARIF ; Wulandari, Bernadetta Tjandra (Advisor) Topik: Eonomi Bisnis; Perlindungan Konsumen; Apartemen; Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Jodi Arif Prasetyo's Undergraduate THeses.pdf (977.07KB; 24 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4239 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Keterbatasan lahan di Jakarta tidak dapat digunakaan untuk membangun pemukiman secara horizontal. Rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang dibuat diatas tanah bersama yang dapat dihuni dan dimiliki secara terpisah yang sudah terbagi berdasarkan satuan rumah susun. Penjualan rumah susun dilakukan dengan kegiatan pemasaran pendahuluan, dengan membuat satu atau beberapa unit percontohan, setelah itu pembeli yang ingin membeli apartemen dapat dilakukan melalui surat pemesanan yang 30 hari setelah surat pemesanan dikeluarkan, maka pembeli akan mendapatkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam pengeluaran PPJB pengembang haras memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang salah satunya adalah minimal 20% bangunan apartemen sudah jadi terbuat. Akibat hukumnya adalah terjadinya pelanggaran undang-undang yang tercantum dalam Pasal 98 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Pasal 110 huruf b Undang-Undang No.20 Tahun 2011. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pembeli adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengembang. Gugatan yang diajukan oleh pembeli dapat diajukan ke pengadilan umum, tetapi bisa juga diajukan kepada pengadilan diluar pengadilan umum. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui arbitrase, yang ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Calon pembeli harus mengetahui terlebih dahulu perkembangan apartemen yang ia mau beli, lihat terlebih dahulu tempat letak apartemen yang sedang dibangun apakah sudah ada keterbangunan 20% atau belum, jika belum maka tunggu setidaknya sampai keterbangunan apartemen tersebut mencapai demikian, agar pembeli apartemen dapat mendapatkan kepastian perlindungan hukum dari perjanjian pengikatan jual beli. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved