Anda belum login :: 23 Nov 2024 20:14 WIB
Detail
BukuTinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen Pengguna Jasa Pesawat Kargo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Yang Berlaku Di Bidang Penerbangan
Bibliografi
Author: SONIA ; Wulandari, Bernadetta Tjandra (Advisor)
Topik: Hukum Ekonomi Bisnis; Hukum Perlindungan Konsumen; Perjanjian; Penerbangan
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Sonia's Undergraduate Theses.pdf (17.31MB; 29 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-4215
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Transportasi udara adalah salah satu sarana yang sangat diminati saat ini oleh semua orang untuk mencapai tujuan dengan jarak tempuh yang jauh dengan waktu yang singkat. Transportasi udarapun menjadi peluang bisnis yang sangat baik bagi pengusaha transportasi. Ketentuan dalam mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga salah satunya adalah jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat udara. PT. Jayawijaya Dirgantara adalah salah satu perusahaan penerbangan tidak berjadwal yang tidak memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri No. 97 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara sehingga berdampak pada berjalannya perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan jasanya. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis ingin menjelaskan apa akibat hukum dari Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara terhadap konsumen oleh penyedia jasa ditinjau dari UUPK dan bagaimana penyelesaian pemenuhan kewajiban penyedia jasa terhadap konsumen terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara ditinjau dari UUPK. Penulis berkesimpulan bahwa dampak dari berlakunya peraturan menteri tersebut menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa karena harus mengganti rugi kerugian yang dialami konsumen yang memakai jasanya.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)