Detail Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah: Revolusi Sistem Tanpa Imbangan Kompetensi SDM.   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Akuntan Indonesia: Mitra Dalam Keberlanjutan vol. 1 no. 5 (Jan. 2008), page 21-23. Topik: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Revolusi Sistem; Undang-undang No 17 Tahun 2003. Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA74.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Pemeriksaan keuangan daerah adalah keharusan karena merupakan perintah dari Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Semua pengeluaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN dan APBD harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan serta efisien dan transparan, karena pada akhirnya akan diaudit oleh akuntan publik atau BPKB untuk menghindari terjadinya Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved