Detail Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bibliografi Author: SAMOSIR, DONI FRANSISKUS ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak; sanksi administrasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2012050218-Doni F.pdf (1.07MB; 39 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4093 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 (TPWP 2015) memberikan fasilitas bagi Wajib Pajak yang ingin memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) atas Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, tanpa dikenakan sanksi administrasi. Dasar hukum TPWP 2015 adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, TPWP 2015 beserta seluruh kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan atau mengurangi sanksi pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 36 UU KUP. Pasal 36 UU KUP mengamanatkan bahwa penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan atau pengurangan utang pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak diberikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Ternyata, di dalam TPWP 2015 semua jenis utang pajak dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Keuangan. Fasilitas penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi dalam TPWP 2015 tidak serta merta membuat semua wajib pajak terbebas dari semua dampak hukum di dalam peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Terhadap Wajib Pajak yang dapat memenuhi syarat-syarat dalam TPWP 2015 namun tidak mau melunasi utang pajaknya dapat dilakukan pemeriksaan. Terhadap hasil pemeriksaan, dikeluarkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Wajib pajak dapat menghindari pemeriksaan pajak apabila menggunakan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dalam TPWP 2015. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dengan analisis yuridis normatif. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved