Anda belum login :: 23 Nov 2024 09:20 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Analisis Yuridis Penjualan Saham PT X Terkait dengan Daftar Negatif Investasi
Bibliografi
Author:
SOMPIE, ALBERT ALVIN
;
Melani, Rr. Adeline
(Advisor)
Topik:
DNI
;
Penjualan Saham
;
PT X terkait dengan Daftar Negatif Investasi
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2016
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
2011050066-Albert.pdf
(335.83KB;
31 download
)
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
FH-4068
Non-tandon:
tidak ada
Tandon:
1
Lihat Detail Induk
Abstract
Daftar Negatif Investasi merupakan acuan bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Daftar Negatif Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia. Daftar Negatif Investasi disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penanam modal asing. Ketidaksempurnaan penyusunan ketentuan itu dapat menyebabkan masalah yang berujung pada kerugian. Terkait dengan hal itu, Penulis dalam penulisan hukum ini membahas mengenai permasalahan yang timbul dari kurang sempurnanya ketentuan Daftar Negatif Investasi. Permasalahan muncul ketika PT X Tbk melakukan peminjaman kepada
perusahaan asing untuk meningkatkan modalnya. Dalam perjalanannya, PT X Tbk memutuskan untuk mengonversikan utangnya kedalam bentuk saham. Melihat Undang-Undang dan peraturan pelaksananya menjadikan peraturan mengenai pembatasan kepemilikan saham bagi investor asing agak simpang siur. Peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut terkesan berjalan tidak beriringan sehingga menimbulkan celah yang mengakibatkan dimanfaatkannya celah tersebut oleh beberapa pihak. Dari permasalahan yang disebutkan diatas, dari situlah Penulis mencari jawaban untuk menyelesaikan permasalahan itu. Penulis berkesimpulan bahwa peraturan mengenai pembatasan penguasaan saham bagi investor asing tidak tegas dan terkesan tidak sinkron antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Lembaga yang bertugas mengawasi hal ini juga tidak memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menindaklanjuti masalah ini dan akhirnya para pelanggar tidak dapat dikenakan sanksi yang sebagaimana telah diatur dalam peraturannya. Dalam membahas masalah ini, Penulis menggunakan metode yuridis normatif dimana untuk mengumpulkan data, Penulis melakukan pengolahan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundangan terkait dengan kasus tersebut. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk menguatkan apa yang telah Penulis kemukakan.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.265625 second(s)